Artikel tentang Peran Humas Pemerintah dalam Membangun Citra Organisasi Publik

ARTIKEL

Peran Humas Pemerintah dalam Membangun Citra Organisasi Publik

Di era yang serba teknologi dan informasi saat ini dimana media sosial sudah menjadi bagian yang erat dengan kegiatan masyarakat sehari-harinya, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat pernah mendengar istilah Humas dan seperti apa peran dan fungsinya, ya memang tidak semuanya mengerti dengan rinci tentang seberapa penting Humas itu bagi keberlangsungan organisasi publik tetapi telah kita akui bersama, bahwa Humas sudah memiliki tempat di tengah-tengah masyarakat dalam menyampaikan informasi apapun yang berkaitan dengan citra organisasi publik.

Sukses tidaknya citra organisasi publik itu tidak lepas dari campur tangan Humas di dalamnya, sebab organisasi publik juga harus mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat selaku pemakai produk/pengguna jasa, nah disinilah Humas mempunyai peran untuk menyebarkan dan mengkomunikasikan informasi tentang hasil produk/jasa tersebut kepada masyarakat. Demikian juga di dalam organisasi pemerintahan yang selama ini menghasilkan pelayanan berupa jasa kepada masyarakat juga harus mengetahui apakah yang telah dilakukan selama ini sudah mampu sesuai dengan harapan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Humas atau yang lebih dikenal sebagai PR (Public Relation) merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari organisasi publik atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan Humas instansi berfungsi untuk mengartikan atau memperjelas kebijakan kepada pihak internal/pegawai di dalam organisasi publik atau eksternal/masyarakat, serta dapat memonitor setiap sikap dan tingkah laku masyarakat untuk disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai bahan pengambil keputusan atau sebagai acuan pembuatan kebijakan baru yang lebih sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah adalah setiap pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi kehumasan di instansi pemerintah, departemen, lembaga-lembaga negara serta unit-unit usaha lainnya seperti BUMN/BUMD baik di pusat maupun di daerah. Keberadaannya sebagai pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah adalah untuk lebih meningkatkan dan membina citra pemerintah atau organisasi/instansi yang diwakilinya dalam membangun kualitas kerja dan profesionalisme serta mempertinggi daya dan hasil guna yang maksimal dalam rangka operasional kehumasan yang terpadu. Setiap pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah harus bersikap, berperilaku serta berkepribadian berlandaskan Pancasila dan mengkomunikasikannya secara komunikatif dan profesional dalam rangka menunjung pelaksanaan kebijakan Pemerintah.

Kode etik bagi pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah juga dimaksudkan sebagai perwujudan dan jati diri dari profesi Kehumasan Pemerintah yang terbuka dan komunikatif, sebagai bagian integral dari fungsinya sebagai abdi pemerintah dan masyarakat.

Karena hampir seluruh instansi pemerintah memiliki Humas serta divisi yang melakukan manajemen media massa yang menjembatani pemerintah dengan masyarakat, serta penghubung pemerintah dengan pers. Humas telah melakukan publikasi internal, memberdayakan unit pelayanan teknis agar berperan sebagai pemberi informasi. Pejabat humas pemerintah sebenarnya memiliki kemampuan bersaing dengan institusi swasta, khususnya dalam uji kompetensi menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tetapi, citra pegawai negeri sipil selama ini selalu dianggap pegawai yang korup dan dalam bekerja pun tidak maksimal. Kesan negatif pun telanjur menancap di benak masyarakat kita. Karena citra tersebut sudah diwariskan yang telah berumur puluhan tahun semestinya dapat diubah.

Karena sebelum reformasi, pemerintah memiliki imej sebagai manipulator informasi yang membatasi masyarakat untuk memperoleh kebebasan mendapatkan infomasi terkait apa yang terjadi di lembaga pemerintahan saat itu. Bahkan setelah reformasi, imej ini tidak banyak berubah. Pemerintah seolah dianggap ‘musuh’ yang harus dilawan. Dengan bergulirnya reformasi, pemerintah mentransformasikan diri agar menjadi pemerintahan yang bersih dan benar.

Perkembangan teknologi informasi menuntut Humas Pemerintah lebih responsif terhadap keluhan masyarakat. Bahwa citra institusi pemerintah tidaklah seburuk yang disangka. Dengan bantuan berbagai pihak juga seperti pers dan media massa, Humas diharapkan dapat memanfaatkan hal tersebut untuk menunjang komunikasi dengan masyarakat, melalui perancangan dan model komunikasi yang baik serta aktivitas komunikasi yang dilancarkan, diharapkan mampu untuk menanamkan pengetahuan masyarakat terhadap masalah yang dihadapi. Lalu Humas serius memberikan pengertian sehingga terjadi pemahaman di masyarakat. Kemudian Humas berusaha mencari solusi yang tepat dan memberikan harapan kepada masyarakat sesuai masalah yang dihadapi sehingga dapat mengubah citra buruk pemerintah, dan dihilangkan menjadi citra yang baik sehingga terjadi apa yang dinamakan penerimaan dan ketertarikan masyarakat untuk bersimpati serta membangun kembali citra organisasi publik.